BABELEKSPOS.COM, PANGKALPINANG – Semakin anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) saat ini membuat para petani sawit semakin menjerit. Permasalahan ini berawal dari dampak kebijakan larangan ekspor sawit oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Menyikapi hal itu, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Babel di ruang Banmus DPRD Babel, Senin (11/07/2022).
“Kendala utama adalah karena ekspor sawit di-setop (kebijakan pemerintah pusat) kemarin,” kata Wakil Ketua DPRD Babel, M. Amin didampingi Ketua Komisi II, Agung Setiawan usai rapat.
Setelah adanya desakan dari Apkasindo di berbagai wilayah seluruh Indonesia, diutarakan Amin, akhirnya kebijakan larangan ekspor sawit tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat. Namun dia menambahkan, saat ini muncul permasalahan baru, yakni terkendala oleh transportasi laut atau kapal pengangkut TBS.
“Setelah (ekspor-red) dibuka, terkendala oleh angkutan kapal. Apalagi kondisi di daerah kita saat ini tangki CPO di Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) sudah penuh,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, DPRD bersama GAPKI dan Apkasindo Babel dalam waktu dekat akan melayangkan surat ke seluruh Apkasindo Indonesia untuk bergerak secara bersama, guna meminta pemerintah pusat memberikan berbagai kemudahan dalam angkutan transportasi laut.
“Terutama bagaimana caranya agar kapal pengangkut sawit ini segera ada untuk ekspor. Kami juga berharap agar masyarakat dapat bersikap tenang dalam menyikapi permasalahan ini,” pungkasnya. (Edy)
Komentar