Hancurnya Sebuah Negara Dimulai dengan Jatuhnya Mata Uang yang Dipandang Sepele oleh Presiden

BABELEKSPOS.COM – Ada pernyataan yang semestinya tidak diucapkan oleh seorang kepala negara: bahwa melemahnya nilai tukar rupiah bukan persoalan bagi masyarakat desa karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Pernyataan tersebut bukan hanya kurang tepat secara ekonomi, tetapi juga berbahaya secara politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga stabilitas mata uang nasional.

Nilai tukar rupiah telah melewati batas psikologis yang selama ini dianggap sebagai sinyal peringatan bagi pelaku pasar dan ekonom. Namun, alih-alih memberikan penjelasan yang berbasis data dan menenangkan masyarakat, respons yang muncul justru terkesan meremehkan persoalan dengan menyatakan bahwa “masyarakat desa tidak menggunakan dolar.”

Cara berpikir seperti ini keliru sejak dari dasarnya. Petani di Jawa Tengah mungkin memang tidak pernah memegang dolar secara langsung, tetapi banyak kebutuhan yang mereka gunakan bergantung pada pasar global. Pupuk yang digunakan sebagian bahan bakunya berasal dari impor. Obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat banyak menggunakan bahan aktif dari luar negeri. Begitu pula bahan bakar yang menggerakkan traktor dan pompa air sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang menggunakan dolar sebagai acuan transaksi. Ketika nilai rupiah melemah, biaya produksi dan kebutuhan hidup ikut meningkat secara bertahap, dan dampaknya akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa melalui kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit dijangkau.

Ketika Pemimpin Meremehkan Tanda Bahaya

Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kehancuran ekonomi suatu negara sering kali diawali oleh sikap pemimpin yang meremehkan tanda-tanda awal krisis. Zimbabwe pada masa pemerintahan Robert Mugabe tidak mengalami keruntuhan ekonomi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang ketika pemerintah gagal memandang serius ancaman hiperinflasi dan terus menganggap persoalan ekonomi sebagai isu yang tidak terlalu berdampak bagi masyarakat pedesaan. Hal serupa juga berulang di Argentina, ketika berbagai krisis ekonomi justru muncul setelah narasi politik yang menekankan bahwa negara mampu bertahan tanpa terlalu bergantung pada pasar internasional.

Meremehkan pelemahan nilai mata uang bukan sekadar kesalahan dalam membaca situasi ekonomi, tetapi juga keputusan politik yang dapat merusak kepercayaan publik dan pasar. Dalam sistem ekonomi modern, kepercayaan merupakan fondasi utama stabilitas. Ketika pelaku pasar melihat bahwa pemimpin negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menghadapi pelemahan nilai tukar, muncul anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi yang kuat untuk mengatasinya. Akibatnya, keyakinan terhadap stabilitas ekonomi menurun, investor mulai ragu untuk mempertahankan modalnya, dan arus keluar investasi menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Desa Bukan Pulau Terpencil dari Ekonomi Global

Pernyataan bahwa “rakyat desa tidak menggunakan dolar” menunjukkan cara pandang yang sudah tidak relevan dengan realitas ekonomi saat ini. Pandangan tersebut seolah menempatkan masyarakat desa sebagai kelompok yang hidup terpisah dari pengaruh ekonomi global, padahal kenyataannya aktivitas ekonomi desa telah lama terhubung dengan pasar internasional. Sejak arus liberalisasi perdagangan berkembang, harga berbagai komoditas lokal seperti beras, jagung, hingga kedelai semakin dipengaruhi oleh dinamika pasar dunia. Ketika nilai dolar menguat, biaya impor bahan pangan dan kebutuhan produksi ikut meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha besar, tetapi juga oleh pedagang kecil, peternak, hingga keluarga di desa yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, narasi bahwa masyarakat desa tidak terdampak pelemahan rupiah juga berpotensi melemahkan akuntabilitas pemerintah. Ketika pemimpin negara menyampaikan bahwa kondisi masyarakat tetap aman meskipun nilai tukar melemah, ruang kritik terhadap kebijakan ekonomi menjadi semakin sempit. Publik dapat kehilangan dorongan untuk mempertanyakan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk terkait kebijakan subsidi energi, pengendalian inflasi, maupun strategi fiskal di tengah tekanan nilai tukar. Pernyataan yang tampak menenangkan tersebut pada akhirnya justru berisiko membuat persoalan ekonomi terlihat seolah tidak mendesak, sementara dampaknya terus dirasakan secara perlahan oleh masyarakat luas.

Krisis Kepercayaan Lebih Mematikan dari Krisis Kurs

Indonesia pernah mengalami bahwa krisis tahun 1998 tidak hanya dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah, tetapi juga oleh runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada masa pemerintahan Soeharto, ketika rupiah terus melemah sementara pemerintah tetap berusaha menunjukkan situasi terkendali, pasar justru membaca hal tersebut sebagai tanda bahwa negara kehilangan kemampuan untuk merespons krisis secara meyakinkan. Akibatnya, kepanikan ekonomi berkembang menjadi krisis multidimensi yang dampaknya jauh melampaui persoalan kurs semata.

Tentu kondisi Indonesia saat ini tidak dapat disamakan secara langsung dengan situasi tahun 1998. Namun, sejarah menunjukkan bahwa krisis kepercayaan sering kali tumbuh dari sikap yang meremehkan tanda-tanda awal persoalan ekonomi. Presiden bukan hanya pembuat kebijakan, tetapi juga simbol stabilitas negara. Karena itu, setiap pernyataan yang terkesan mengecilkan persoalan ekonomi dapat memengaruhi persepsi publik maupun pasar terhadap kemampuan pemerintah menjaga kestabilan nasional.

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pemerintah juga pernah mengambil langkah ekstrem untuk menghadapi tekanan ekonomi dan inflasi. Pada masa pemerintahan Soekarno, diterapkan kebijakan yang dikenal sebagai “Gunting Syafruddin” pada 25 Agustus 1959, yang diprakarsai oleh Sjafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang kertas bernilai besar menjadi setengah dari nilai sebelumnya sebagai upaya mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi.

Kemudian, pada tahun 1965, pemerintah juga menerapkan kebijakan sanering atau pemotongan nilai mata uang, di mana uang lama bernilai Rp1.000 diturunkan menjadi Rp1. Langkah tersebut diambil untuk mengendalikan hiperinflasi yang saat itu sangat tinggi dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan nilai mata uang selalu dipandang serius oleh pemerintah karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat, kestabilan pasar, dan posisi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global.

Yang Dibutuhkan Adalah Kejujuran, Bukan Penenang

Rakyat Indonesia bukan masyarakat yang mudah panik, tetapi juga bukan masyarakat yang perlu terus-menerus ditenangkan dengan narasi bahwa keadaan sepenuhnya baik-baik saja. Yang dibutuhkan publik dari seorang pemimpin adalah keterbukaan dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi negara, disertai arah kebijakan yang jelas, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika data ekonomi menunjukkan adanya tekanan terhadap nilai tukar dan daya beli masyarakat, respons pemerintah seharusnya hadir dalam bentuk langkah konkret, bukan sekadar retorika yang menepis kekhawatiran publik.

Dalam situasi seperti ini, peran Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta para pengambil kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting. Mereka membutuhkan dukungan politik yang kuat agar dapat mengambil langkah strategis secara cepat dan efektif. Berbagai instrumen sebenarnya tersedia, mulai dari intervensi pasar untuk menjaga stabilitas rupiah, penguatan cadangan devisa, pemberian insentif bagi sektor ekspor, efisiensi belanja negara, hingga penguatan fundamental ekonomi domestik melalui peningkatan produksi dan investasi dalam negeri.

Namun, seluruh langkah tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila pemerintah terlebih dahulu mengakui bahwa tekanan ekonomi memang nyata dan perlu ditangani secara serius. Dalam konteks ekonomi modern, pengakuan terhadap masalah bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab kepemimpinan. Kepercayaan publik dan pasar tidak dibangun melalui penyangkalan, tetapi melalui keseriusan negara dalam membaca situasi dan menghadirkan solusi yang meyakinkan.

Hancurnya sebuah negara jarang dimulai dari bencana besar yang tiba-tiba. Ia hampir selalu dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele termasuk kalimat seorang presiden yang menganggap jatuhnya mata uang bukan urusan rakyatnya. Sejarah tidak pernah berbaik hati kepada mereka yang meremehkan tanda-tandanya.

Penulis :

– Aisya Putri Salsabila

— Arista Aulia

– Eci Mareta

Mahasiswa ilmu politik

Universitas Bangka Belitung