oleh

Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Kejati Babel, Amri Cahyadi Nilai Kental Muatan Politis

BABELEKSPOS.COM, PANGKALPINANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi saat ini tersandung masalah hukum atas dugaan kasus korupsi tunjangan transportasi pada unsur Pimpinan DPRD tahun anggaran 2017-2021.

Seperti diketahui, Amri Cahyadi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel. Bahkan, salah seorang tersangka yakni, Mantan Sekwan DPRD Babel, Syaifuddin telah ditahan terlebih dahulu.

Setelah sekian lama bungkam, akhirnya Politikus PPP ini angkat suara soal penetapan dan pemanggilan dirinya sebagai tersangka oleh Kejati Babel.

Menurut dia, penetapan dirinya sebagai tersangka disinyalir ada upaya penjegalan dan kental muatan politis, terlebih tahun ini sudah masuk ke dalam tahun politik.

“Kami indikasikan ada muatan politis. Bayangkan saja penetapan ini mendekati pendaftaran calon. Menurut kami tekanan-tekanan politik tersebut menunjukkan adanya oknum-oknum yang tidak siap berkompetisi secara sehat ” tegas Amri di saat menggelar konferensi pers di ruang kerjanya, Senin (27/03/2023).

Lebih lanjut, dia menilai, oknum jaksa tersebut juga dinilai hanya mencari-cari kesalahan yang belum tentu benar, guna mencapai hasrat politiknya.

“Seperti adanya keinginan maupun pergantian pucuk pimpinan partai saja, namun kami selaku artinya siap dengan segala risiko termasuk konsekuensi hukum yang ditujukan kepada kami, sehingga timbul perlakuan yang menurut kami sangat kental dengan pembunuhan karakter dan pembunuhan hakikat berbicara,” ujarnya.

Amri menegaskan, kasus yang menjerat dirinya bukan merupakan gratifikasi atau kegiatan proyek. Namun berkaitan dengan tunjangan transportasi menjadi salah satu komponen gaji yang setiap awal bulan ditransfer oleh bendahara bukan atas dasar pengajuan pihaknya seperti SPPD bendahara PPTK ataupun BPK.

“Atas hak keuangan dan administrasi kami sesuai aturan hukum yang ada kami juga menerima tunjangan transportasi, bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan perlu kami sampaikan dan luruskan bahwa kendaraan dinas jabatan kami sudah kami kembalikan di Oktober 2017 setelah menerima surat permintaan pengembalian oleh pejabat pengguna barang,” ungkapnya.

“Jadi sejak menerima tunjangan transportasi, kami pastikan sudah tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan termasuk fasilitas yang melekat, seperti sopir biaya perawatan dan lain-lain menurut kami tidak ada dan pelanggaran di sini,” tandasnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *