Minimnya Transportasi Publik sebagai Bentuk Kesenjangan Layanan Publik di Desa Balunijuk, dan Dampaknya terhadap Akses Pendidikan Mahasiswa UBB

BABELEKSPOS.COM – Transportasi publik merupakan bagian penting dari layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Keberadaan transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam perspektif kebijakan publik, layanan yang baik harus memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, dan aksesibilitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Namun, kondisi di desa Balunijuk, sebagai lokasi kampus Universitas Bangka Belitung (UBB), menunjukkan adanya permasalahan dalam penyediaan transportasi publik. Minimnya transportasi umum di wilayah ini menjadi kendala nyata bagi mahasiswa, terutama mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan layanan publik, di mana tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas pendidikan.

Dalam kerangka teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan menuntut adanya kesetaraan kesempatan bagi setiap individu. Akses terhadap pendidikan seharusnya tidak terhambat oleh faktor eksternal dari transportasi. Ketika akses tersebut tidak tersedia secara merata, maka terjadi ketidakadilan struktural yang berdampak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, esai ini berargumen bahwa minimnya transportasi publik di desa Balunijuk merupakan bentuk kesenjangan layanan publik yang berdampak signifikan terhadap akses pendidikan mahasiswa UBB, serta menunjukkan perlunya campur tangan (intervensi) kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat minimnya transportasi publik di desa Balunijuk bukan hanya sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga sebagai masalah kesenjangan layanan publik yang berdampak langsung terhadap akses pendidikan mahasiswa. Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak terkait, agar tercipta sistem layanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan secara optimal tanpa terhambat oleh keterbatasan transportasi.

Dalam kajian kebijakan publik, pelayanan publik yang efektif harus memenuhi prinsip aksesibilitas, efisien, dan responsivitas sebagaimana dijelaskan oleh (Dwiyanto, 2010). Transportasi sebagai bagian dari pelayanan publik memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan pusat aktivitas, termasuk institusi pendidikan. Namun, di desa Balunijuk, keterbatasan transportasi publik menunjukkan bahwa prinsip aksesibilitas belum terpenuhi secara optimal. Minimnya transportasi publik di wilayah ini menciptakan hambatan mobilitas yang cukup serius dan signifikan, khususnya bagi mahasiswa yang bergantung pada transportasi umum.

Ketiadaan rute tetap, jadwal yang tidak menentu serta keterbatasan jumlah kendaraan umum menyebabkan mahasiswa harus mencari jalan alternatif yang kadang lebih mahal. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam perencanaan layanan publik yang seharusnya mampu memberikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dari perspektif teori pembangunan, Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan seharusnya memperluas kapabilitas atau kemampuan individu untuk mengakses berbagai peluang. Dalam konteks ini, keterbatasan transportasi secara langsung membatasi kapabilitas mahasiswa. Mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan pribadi menghadapi hambatan mobilitas yang berdampak langsung pada kehadiran di kelas dan partisipasi akademik.

Dampak nyata dari kondisi ini dapat dilihat pada meningkatnya beban ekonomi mahasiswa. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menggunakan ojek atau transportasi alternatif. Hal ini sejalan dengan konsep biaya akses dalam pendidikan, di mana hambatan non-akademik seperti transportasi dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan seseorang. Selain itu, keterbatasan transportasi juga berdampak pada partisipasi sosial mahasiswa di lingkungan kampus. Menurut teori partisipasi sosial, keterlibatan individu dalam kegiatan sosial dan akademik sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses terhadap ruang aktivitas. Mahasiswa yang berkesulitan transportasi cenderung kurang aktif dalam organisasi, seminar, dan kegiatan kampus lainnya.

Dari sudut pandang kesenjangan wilayah, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah pinggiran. Infrastruktur transportasi yang belum merata menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok yang membutuhkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam pembangunan yang seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi kebijakan yang konkret dan nyata. Pertama, pemerintah daerah perlu menyediakan transportasi publik yang terjangkau dan memiliki rute tetap menuju kawasan kampus. Kedua, pihak UBB dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan bus kampus sebagai alternatif transportasi mahasiswa. Ketiga, perencanaan pembangunan daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan, termasuk akses transportasi.

Kurangnya angkutan umum di Desa Balunijuk menunjukkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik yang secara langsung memengaruhi akses mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) ke pendidikan. Keterbatasan ini tidak hanya membuat perjalanan mahasiswa lebih sulit, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Mahasiswa yang tidak punya kendaraan sendiri mengalami kesulitan lebih besar, baik dalam hal biaya, waktu, maupun ikut serta dalam kegiatan akademik dan bukan akademik.

Dari sudut pandang teori keadilan sosial yang diajukan oleh John Rawls, situasi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan kesempatan dalam mengakses layanan publik belum tercapai. Selain itu, menurut pendekatan kemampuan yang diajukan oleh Amartya Sen, keterbatasan dalam transportasi juga menghalangi kemampuan mahasiswa untuk berkembang secara optimal dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, masalah transportasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga berkaitan dengan isu keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan tindakan nyata dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak kampus. Pemerintah daerah harus menyediakan transportasi umum yang murah dan memiliki jalur yang mampu mencapai area kampus dengan baik. Di sisi lain, pihak UBB bisa ikut berperan dengan memberikan fasilitas transportasi di kampus atau bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan layanan perpindahan bagi para mahasiswa. Selain itu, pembangunan daerah perlu lebih memperhatikan kebutuhan akses pendidikan, agar tidak ada perbedaan besar antara wilayah pusat dan daerah terpencil.

Dengan terus dilakukannya upaya peningkatan yang berkelanjutan, diharapkan akses pendidikan bagi mahasiswa bisa lebih merata dan mencakup semua kalangan. Ini penting agar bisa membuat sistem pendidikan yang fair, di mana semua mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa terganggu karena kendala perjalanan. Akhirnya, peningkatan kualitas transportasi umum tidak hanya membantu bidang pendidikan, tetapi juga berperan dalam memajukan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Oleh: Settiani Sihombing

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik UBB